Dampak Deforestasi Akibat Ekspansi Perkebunan Kelapa Sawit terhadap Lingkungan dan Sosial-Ekonomi di Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi

 

ANALITICAL BRIEF

“Dampak Deforestasi Akibat Ekspansi Perkebunan Kelapa Sawit terhadap Lingkungan dan Sosial - Ekonomi di Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi”

 

 

 

 

 

Dosen Pembimbing:

Dr. Eng. Bayu Indrawan, S.E., S.T., M.T.

Disusun Oleh:

Ulul Azmi  P2F125020

 

 

 

PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU LINGKUNGAN

FAKULTAS PASCASARJANA

UNIVERSITAS JAMBI

2025

Kabupaten Tebo mengalami peningkatan signifikan dalam pembukaan lahan untuk perkebunan kelapa sawit dalam dua dekade terakhir, yang mengakibatkan deforestasi dan degradasi ekosistem. Isu ini mendesak karena menimbulkan kerusakan fungsi ekologis hutan, konflik lahan, dan ketimpangan ekonomi lokal. Secara strategis, penanganan deforestasi di Tebo memiliki implikasi terhadap pencapaian target FOLU Net Sink 2030 Indonesia dan komitmen global terhadap pengendalian perubahan iklim. Diperlukan intervensi kebijakan berbasis bukti yang menyeimbangkan antara pembangunan ekonomi dan keberlanjutan lingkungan.

1.       Latar Belakang

Kabupaten Tebo merupakan salah satu wilayah di Provinsi Jambi dengan tutupan hutan yang terus menurun akibat ekspansi perkebunan kelapa sawit. Berdasarkan data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK, 2023), luas hutan di Jambi berkurang sekitar 154.000 hektare dalam periode 2010 - 2020, dan sekitar 21% di antaranya terjadi di wilayah barat seperti Kabupaten Tebo. konversi hutan menjadi lahan perkebunan menjadi penyebab utama kehilangan keanekaragaman hayati dan peningkatan emisi karbon di Sumatera. Konversi lahan menjadi Perkebunan menyebabkan penyusutan vegetasi alami dan penurunan keragaman ekosistem. Data tutupan lahan dari jurnal menunjukkan bahwa vegetasi alami hanya tersisa 34%, sementara sawit telah mencapai 33% dari totol tutupan lahan. Hal tersebut menandakan adanya tekanan ekologis yang tinggi karena sistemm monokultul tifak mampu menggantikan fungsi ekologis vegetasi alami seperti penyimpanan karbon, pengaturan hidrologi dan perlindungan keanekaragaman hayati (Suryadi, rt al., 2020).

Secara ekonomi, ekspansi sawit memberikan kontribusi terhadap peningkatan pendapatan daerah, namun memiliki dampak sosial yang kompleks. Data BPS Tebo (2022) menunjukkan sekitar 45% tenaga kerja sektor pertanian be rgantung pada perkebunan sawit. Akan tetapi, banyak masyarakat adat dan petani kecil kehilangan akses terhadap lahan tradisional mereka (Colchester & Chao, 2020). Hal ini memunculkan konflik lahan antara perusahaan dan masyarakat lokal, yang tercatat meningkat sebesar 30% antara tahun 2015 - 2022 (Walhi Jambi, 2022).

Secara ekologis, deforestasi menyebabkan peningkatan risiko bencana ekologis seperti banjir, kekeringan, dan kebakaran hutan yang sering melanda Jambi setiap musim kemarau (BMKG, 2021). Dengan demikian, isu deforestasi di Kabupaten Tebo bukan hanya persoalan lokal, tetapi bagian dari krisis lingkungan global yang berdampak terhadap stabilitas ekosistem dan kesejahteraan masyarakat.

2.           Analisis Kritis

Penyebab utama deforestasi di Kabupaten Tebo adalah ketidakseimbangan antara kebijakan pembangunan ekonomi berbasis komoditas dengan pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan. Dorongan peningkatan produksi kelapa sawit tanpa pengawasan yang ketat terhadap izin usaha menyebabkan pembukaan lahan ilegal di kawasan hutan. Selain itu, lemahnya penegakan hukum dan tumpang tindih tata guna lahan memperparah situasi.

Dalam hail ini ada beberapa  pihak yang memiliki keterlibatan dalam isu ini antara lain:

·       Pemerintah daerah, dengan kepentingan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui ekspansi perkebunan.

·       Perusahaan perkebunan besar, yang mengejar profit ekonomi dengan menguasai lahan dalam skala besar.

·       Masyarakat lokal dan adat, yang memiliki kepentingan terhadap keberlanjutan lahan dan sumber daya hidup.

·         LSM lingkungan dan akademisi, yang berperan mengadvokasi tata kelola berkelanjutan dan hak masyarakat.

Kepentingan yang berbeda seringkali menimbulkan konflik, khususnya antara perusahaan dan masyarakat adat, sebagaimana terjadi di Desa Semambu dan Teluk Lancang (Walhi, 2022).

Dampak dari isu ini dangat banyak dan memiliki dampak dari berbagai sektor, sepertli, lingkungan, sosial dan ekonomi.

·    Dampak Lingkungan yang diakibatkan deforestasi sangat merusak lingkungan seperti hilangnya keanekaragaman hayati, penurunan kualitas tanah, dan peningkatan emisi karbon dari pembakaran hutan yang dapat menyebabkan pencemaran lingkungan.

·   Dampak sosial seperti konflik agraria, hilangnya budaya lokal, dan ketimpangan kepemilikan lahan.

·  Dampak Ekonomi seperti ketergantungan pada satu komoditas seperti perkebunan sawit menyebabkan ekonomi daerah rentan terhadap fluktuasi harga global.

Isu ini memiliki keterkaitan erat dengan dinamika global, terutama permintaan minyak sawit dunia yang terus meningkat serta komitmen Indonesia dalam Paris Agreement untuk menurunkan emisi gas rumah kaca. Kabupaten Tebo menjadi bagian penting dalam pencapaian FOLU Net Sink 2030, di mana sektor kehutanan diharapkan menjadi penyerap emisi bersih pada tahun 2030.

3.       Rekomendasi Solusi / Intervensi

a)     Pendekatan Teknis dan Ekologis

1)    Rehabilitasi hutan dan lahan kritis melalui program reforestasi berbasis masyarakat, menggunakan spesies endemik Jambi seperti Meranti dan Jelutung.

2)    Implementasi sistem agroforestri yang mengintegrasikan tanaman sawit dengan pohon kehutanan dan tanaman pangan lokal untuk menjaga keseimbangan ekologis.

b)   Kebijakan dan Tata Kelola

1)    Pemerintah daerah perlu memperkuat pengawasan izin usaha perkebunan dengan transparansi berbasis sistem informasi geospasial.

2)    Penegakan hukum lingkungan terhadap perusahaan yang melakukan pembakaran lahan dan pelanggaran tata ruang.

3)    Integrasi kebijakan lokal dengan RPJMD dan Rencana FOLU Net Sink 2030 nasional untuk memastikan konsistensi arah pembangunan hijau.

c)   Solusi Sosial-Ekonomi

1)    Pemberdayaan petani sawit rakyat melalui skema sertifikasi ISPO dan peningkatan kapasitas produksi berkelanjutan.

2)    Mendorong diversifikasi ekonomi desa, seperti ekowisata hutan dan produk non-kayu, agar ketergantungan pada sawit berkurang.

3)    Fasilitasi mediasi konflik lahan berbasis hak masyarakat adat dan pendekatan partisipatif.

Sebagai akademisi di bidang lingkungan, memahami isu deforestasi di Kabupaten Tebo menuntut pendekatan lintas disiplin - mencakup ekologi, ekonomi politik, dan keadilan sosial. Posisi saya sebagai peneliti dan praktisi harus netral, kritis, namun berpihak pada prinsip keberlanjutan ekologis dan keadilan sosial. Hal ini menegaskan pentingnya menerapkan ilmu lingkungan secara sistemik, tidak hanya menganalisis dampak ekologis, tetapi juga memahami relasi kekuasaan dan struktur ekonomi yang memengaruhi kebijakan sumber daya alam. Pendekatan ini membentuk kesadaran profesional untuk menjadi bagian dari solusi yang kolaboratif, etis, dan berbasis bukti ilmiah.

4.           Daftar Pustaka

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK). (2023). Statistik Lingkungan Hidup Indonesia 2023. Jakarta: KLHK.

Badan Pusat Statistik Kabupaten Tebo. (2022). Kabupaten Tebo dalam Angka 2022. Jambi: BPS.

Colchester, M., & Chao, S. (2020). Conflict or Consent? Oil Palm Expansion and Indigenous Peoples in Indonesia. Forest Peoples Programme.

WALHI Jambi. (2022). Laporan Konflik Agraria dan Lingkungan Jambi 2015–2022.

BMKG. (2021). Laporan Tahunan Iklim dan Kebakaran Hutan Jambi. Jakarta: Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika.

Suryadi, A., et al. (2020). Dampak Alih Fungsi Lahan Terhadap Hidrologi DAS Batanghari. Jurnal Sumber Daya Alam dan Lingkungan, 2(1).